Sebuah Keputusan Dan Akibatnya

Oleh: Abdurrahman Wahid
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan pada tanggal 10 Agustus 2005, yaitu bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhak memberhentikan Prof. Alwi Shihab dari jabatannya dalam struktur PKB, dengan demikian gugatannya terhadap DPP PKB ditolak secara keseluruhan. Begitu juga diambil keputusan oleh sidang pengadilan itu, bahwa Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf tidak berhak menggunakan segala macam atribut partai, seperti lagu (Mars dan Hymne) PKB yang dalam keputusan ini adalah milik PKB yang diwakili oleh penulis dan Drs. A. Muhaimin Iskandar. Mereka berdua dan kawan-kawannya tidak berhak menggunakan segala macam atribut itu, dan dengan demikian secara efektif tidak dapat mewakili partai dalam kapasitas formal.
Keputusan itu dicapai dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Kedua belah pihak, baik pendukung penulis maupun pendukung Alwi Shihab diperkenankan berada dalam ruang keadilan. Dengan sangat sopan kedua belah pihak duduk tenang mengikuti jalannya sidang yang berkali-kali. Memang pada sidang terakhir Drs. Choirul Anam mengirimkan puluhan ‘anak buah’ untuk mengikuti sidang pengadilan, selain itu para warga PKB dari bermacam-macam daerah juga datang ke pengadilan, tapi kedua pihak itu tetap duduk dengan tenang dan teratur. Bahkan para warga Polri yang turut menjaga merasakan suasana yang tenang dan damai sepanjang masa sidang itu sendiri. Dengan senang DPP PKB akan menyambut baik keinginan mereka kembali sebagai warga PKB.. Inilah yang sebenarnya, apa yang terjadi dalam sidang hari terakhir itu, dan menunjukkan bahwa organisasi ‘sekolot’ PKB juga mampu menjaga ketertiban.
Salah satu ukuran bagi pertumbuhan dari demokrasi yang sehat, adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Hal ini jarang sekali dilakukan masyarakat kita, sehingga orang terheran-heran melihat proses peradilan yang berjalan dengan begitu mudahnya oleh organisasi yang dari dulu dianggap kolot/konservatif itu. Selama digambarkan bahwa orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak mampu bergerak begitu teratur dan begitu baik. Inilah persepsi yang salah tentang lembaga-lembaga politik tersebut.
Dengan demikian terbukti bahwa pihak-pihak kolot maupun modern sebenarnya dapat bersikap teratur. Masalahnya hanya bagaimana mengatur agar kegiatan ‘bersama’ itu dapat berjalan mulus tanpa ribut-ribut. Sejarahlah yang akan membuktikan apakah ini dapat dilaksanakan juga di masa-masa datang. Jika dapat, berarti kita sudah tentu berhasil menengakkan sendi-sendi demokrasi.
Sudah tentu proses demokratisasi tidak dapat diukur hanya dengan sebuah ukuran saja, seperti kemampuan menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi anarkis tadi. Banyak ukuran-ukuran lain yang perlu diterapkan oleh partai-partai politik, sebelum pada akhirnya kita menyatakan demokrasi sudah tegak di negeri kita, yang lebih penting justru adalah mengambil keputusan secara benar dan arif.
Perlakuan terhadap masyarakat ‘kolot’ itu, sama seperti pada waktu terjadi perluasan tanah-tanah pertanian di Amerika Serikat, akibat dari dilahirkannya sebuah Undang-Undang bernama “Homestead Act” . Menurut undang-undang itu, para petani memiliki tanah seluas apa yang ia dapat kerjakan. Peraturan itu lalu mendorong pemakaian traktor. Karena dengan traktornya, seorang petani dapat menanami tanah seluas belasan ribu hektar. Dengan demikian, lahirlah para petani yang memiliki tanah-tanah pertanian sangat luas. Meningkatnya jumlah petani itu dapat mengimbangi keinginan hijrah ke daerah-daerah perkotaan untuk bekerja di sektor industri.
Tidak cukup dengan itu saja, perkembangan pertanian itu juga didorong oleh jumlah kredit yang besar di bidang tersebut. Tanah-tanah pertanian yang luas dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit pertanian yang berjumlah besar. Lahirlah ‘bank-bank pertanian’, seperti Bank of America, Kredit Anstalt di Jerman, Credit Lyonnaise di Prancis, Daiwa Bank di Jepang dan Rabo Bank di negara Belanda. Kesemua bank-bank pertanian itu sengaja memberikan pelayanan kredit pada para petani di desa-desa, sehingga mereka mampu mengembangkan kebolehan untuk digabungkan dengan adanya modal yang cukup. Di negeri kita, bank yang berfungsi seperti ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang sayangnya habis ‘diperas keuntungannya’ oleh korupsi. Karenanya faktor menghilangkan KKN, merupakan kebutuhan esensial bagi pertumbuhan bidang pertanian yang sehat.
Hal-hal lain, seperti penyebaran bibit yang baik dan penggunaan pupuk yang sehat, merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam bidang-bidang yang lain dari dunia pertanian. Kita harus terus menerus mengusahakan perbaikan tanpa henti-hentinya. Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Sebagai landasan pra-koperasi, baru tampak sehat atau tidaknya perkembangan pertanian. Karenanya, penambahan kemampuan petani menjadi kebutuhan esensial. Seperti yang dilakukan di India, dengan mendirikan industri pedesaan dengan komputerisasi, ratusan hektar tanah dapat melayani kebutuhan pokok masyarakat negara itu. Seorang birokrat pertanian, menceritakan bahwa kawasan pedesaan di sebuah tempat di India merupakan pusat pengembangan agribis yang paling terkemuka di dunia.
Dengan melakukan studi tentang berbagai aspek pertanian itu, perubahan-perubahan dapat didorong secara teratur dan berkala, sehingga ekonomi secara keseluruhan terdorong untuk maju. Selain itu, diperlukan kemampuan berkomunikasi yang praktis untuk menjelaskan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan itu. Kalau sudah demikian, hambatan-hambatan yang sering membuat orang ragu dengan sesuatu yang baru akan hilang dengan sendirinya.
Peningkatan pertanian dengan bepegang kepada kemajuan-kemajuan teknologi, perhubungan, marketing/pemasaran dan sebagainya, haruslah diketahui oleh para petani untuk mencapai hasil yang diinginkan. Inilah yang sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan di bidang pertanian. Kenyataan yang terlihat yaitu adanya perbaikan sangat besar di bidang teknologi pertanian, seperti penggunaan traktor untuk menanam dan menuai atau panen, tetapi tidak dipikirkan bagaimana caranya menyelenggarakan transportasi murah untuk dan cepat ‘meleparkan’ produk-produk pertanian hasil perbaikan teknologi itu.
Apa yang seharusnya dilakukan di bidang pertanian, juga memerlukan perhatian kita juga di bidang-bidang lainnya. Di bidang penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, umpamanya kita memerlukan kemampuan untuk merubah keadaan secara fundamental. Dengan cara hanya menghukum mereka yang melakukan kesalahan administratif yang besar, begitu juga yang melakukan korupsi secara massif. Kita tidak boleh menghukum mereka yang melakukan kesalahan kecil atau melakukan korupsi ‘kecil-kecilan’ akibat kemiskinan. Dari kearifan seperti ini, kita akan dapat membenahi birokrasi pemerintahan itu sendiri tanpa merusaknya secara individual. Inilah yang seharusnya kita ingat selalu, perbaikan harus dilakukan tanpa terlalu banyak kesalahan yang mungkin akan merusak birokrasi itu sendiri.
Dalam hal ini, pedoman yang harus diambil adalah kehati-hatian. Perbaikan yang dilakukan haruslah selalu memperhitungkan akibat-akibat negatifnya yang dapat terjadi di masa depan. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan fundamental yang dilakukan Mao Zedong di RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tahun 1949. Sekitar Duabelas juta orang kaum petani kaya maupun birokrat, Mao menghadiahi mereka hukuman mati melalui proses ‘pengadilan rakyat’. Akibatnya, sangat dramatis, hampir-hampir menghancurkan birokrasi pemerintahan. Tidak disadari bahwa hal itu dapat menghancurkan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sistem, hal itu adalah bagian dari proses melestarikan dan membuang yang biasa terjadi dalam sejarah manusia, bukan?
Ciganjur, 12 Agustus 2005

Negara Hukum Ataukah Kekuasaan

Oleh: Abdurrahman Wahid*
Minggu ini diramaikan dengan tindakan sepihak oleh Front Pembela Islam (FPI), atas kompleks milik sebuah organisasi Islam Ahmadiyah di Bogor. Mau tidak mau, kita lalu menjadi tercengang karena “serangan” itu akibat dari fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa gerakan Ahmadiyah dalam segala bentuknya dilarang oleh Islam. Pendapat ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Sedang badan yang berwenang dalam hal ini, yaitu Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di lingkungan Kejaksaan Agung mengatakan gerakan Ahmadiyah Qadiyan saja yang dilarang oleh ajaran Islam, sedangkan aliran lainnya tidak demikian. Karena itu, patutlah kita saat ini mengajukan pertanyaan: manakah yang akan dipakai keputusan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ataukah pendapat sebuah lembaga betapa terhormatnya sekalipun, seperti MUI.
Soal serupa pernah juga penulis alami, yaitu ketika gerakan Baha’i-isme terkena tindakan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Pati beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu penulis mengambil sikap tegas, karena pihak Kodim melarang sekolah untuk menerima anak-anak orang Baha’i untuk turut ujian SMP, karena ada larangan tertulis atas Baha’iisme berdasarkan sebuah Keputusan Presiden (Kepres) No. 264/1962. Penulis menentang keputusan itu, menurut penulis hal itu bertentangan dengan undang-undang dasar dan dengan demikian batal demi hukum. Ketika menjadi Presiden melalui Kepres No. 69/2000 (Kepres klik di sini, red) penulis mencabut Kepres No. 264 itu. Walaupun Mahkamah Agung tidak mengeluarkan keputusan dalam hal itu, tetapi aparat kekuasaan memahami kenyataan yang ada. Akhirnya keputusan sebelumnya itu tidak dilaksanakan dan menjadi “barang mati”. Tapi mengapa hal ini tidak terjadi pada kasus di Bogor tersebut?
Karena Mahkamah Agung tidak mengeluarkan keputusan dalam kasus di Bogor ini, patutlah kita bertanya kepada diri sendiri: siapakah yang berkuasa di negeri kita saat ini? Hukum kah atau kekuasaan? Dalam beberapa hal kekuasaan memang memerintah secara luas, seperti dalam kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dikhawatirkan apabila pemeriksaan atas lembaga itu oleh alat penegak hukum, maka akan membuka kesalahan demi kesalahan yang dilakukan KPU selama ini dari sudut Undang-Undang. Dan seluruh proses Pemilihan Umum dari pemilu badan-badan legislatif hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dalam pandangan penulis tidak memiliki keabsahan hukum dan kejujuran, membuat hasilnya tidak memiliki legitimasi. Persoalannya adalah perlukah proses itu diulang kembali, padahal kita tidak mampu untuk itu?
Sebagai bangsa, kita patut mempertanyakan kedua hal itu: siapakah yang berkuasa? Dan perlukah pemilu diulang kembali? Pertanyaan ini penting untuk masa depan kita karena terkait dengan pertanyaan akankah kita memiliki negara demokratis ataukah tidak? Sudah tentu, ada “tuduhan” ke arah penulis, bahwa ia membuat kekacau-balauan hidup kita sebagai bangsa. Namun penulis beranggapan harus ada yang memimpin ‘kemampuan’ bangsa kita di saat ini dan masa depan. Kalau bertanya saja kita sudah tidak mampu, bukankah ini berarti sudah terjadi ketakutan antara fakta dengan lemahnya kontrol atas perbuatan kita sendiri? Bukankah pemerintah sendiri wajib menengakkan demokrasi?
Karenanya, kedua pertanyaan diatas dikemukakan dalam tulisan ini, guna memulai sebuah proses yang memiliki legitimasinya sendiri. Bukankah kita tidak akan membiarkan bangsa ini kembali ke masa lampau yang otoriter, dengan kekuasaan mengendalikan seluruh aspek kehidupan bangsa seperti pada pemerintahan Orde Baru sebelum 1999? Kalau memang benar demikian, lalu apa perlunya dilakukan reformasi politik yang dimulai tahun 1998, jika sikap serba tanggung seperti yang diperlihatkan sekarang oleh pihak memerintah, hanya akan berakibat lebih hancurnya pemerintahan kita. Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) adalah hasil dari “perkawinan” sikap takut dan serba tanggung tadi. Jadi kita harus menentukan, model lama atau baru yang dipakai?
Karenanya, menjelang ulang tahun ke-lima Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saatnya sangat tepat untuk mempertanyakan kepada diri sendiri, benarkah kita negara hukum ataukah negara kekuasaan? Memang, peradilan kita masih dikuasai oleh sebuah mafia, tapi dapat kita lihat bahwa ada perkembangan menuju ke arah perubahan fundamental pada kekuasaan hukum. Pihak yang menginginkan kekuasaan hukum menjadi hilang, lamban laun akan didesak oleh kenyataan oleh sistem peradilan kita yang ternyata masih menggunakan patokan hukum. Kalau ini didorong terus, maka kita akan percaya bahwa demokrasi akan tumbuh dengan baik di negeri kita. Karenanya, dua persoalan di atas memerlukan jawaban tuntas dari kita semua: benarkah hukum berkuasa dinegeri ini ataukah pemegang kekuasaan?
Jika Amerika Serikat dalam ujung abad ke 18 masehi dipenuhi oleh perdebatan antara hak-hak individu yang diwakili Thomas Jefferson, melawan hak-hak kolektif masyarakat yang diwakili oleh negara-negara bagian dengan pendekar Alexander Hamilton, maka negeri kita baru diabad ke-21 ini mengalami perdebatan antara hak-hak masyarakat berhadapan dengan hak-hak individu, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dalam tatanan ini, gerakan apapun di masyarakat, seperti gerakan semacam Front Pembela Islam (FPI), betapa benarnya sekalipun ia dari sudut ajaran agama, tidak berhak melakukan tindakan melawan hukum seperti yang dilakukannya di Bogor terhadap para pengikut Gerakan Ahmadiyah. Tindakan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum dan UUD, karena apa yang dilakukan orang-orang Ahmadiyah itu tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang.
Ini perlu dikemukakan disini, karena ada anggapan bahwa langkah-langkah FPI itu didasarkan kepada keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebenarnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan UUD dari sudut teoritik. Ketundukan kepada UUD itu mencerminkan kenyataan kita adalah sebuah negara hukum, sedang perbuatan FPI itu mencerminkan sikap dan anggapan bahwa negara kita adalah negara kekuasaan (mach state) dan bertentangan dengan bunyi UUD kita sendiri. Ini tidak berarti negara harus melakukan tindakan kekerasan kepada FPI, melainkan melakukan pendidikan kembali untuk menanamkan prinsip kedaulatan hukum (law sovereignty) itu. Kekerasan hanya digunakan jika benar-benar diperlukan oleh negara untuk menengakkan kedaulatannya.
Karenanya, perkembangan keadaan harus diikuti dengan penuh kecermatan. Hal-hal yang benar-benar perlu diubah harus mengalami perubahan, kalau perlu diganti. Orang-orang Kristen Mormon di AS abad lampau harus menerima bahwa Undang-Undang di negeri itu yang melarang orang kawin lebih dari seorang istri, walaupun ajaran semula dari kaum itu memperkenankan empat orang istri. Perubahan seperti itu, menunjukkan dengan nyata bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan dan membuang yang terjadi dalam sejarah manusia, bukan?
RSCM, 20 Juli 2005

Tahun lalu, penulis diminta menyampaikan makalah dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat Jakarta. Seminar itu diselenggarakan untuk memperkenalkan buku karangan Zainul Milal Bizawie tentang Kyai Ahmad Muamakkin. Dalam kesempatan itu, penulis hanya berbicara tentang hal-hal yang mendasar, tanpa mempersiapkan sebuah makalah tertulis. Karena harus berbicara mengenai Kyai Ahmad Mutamakkin dari Kajen, Pati (Jawa Tengah), maka yang dipentingkannya adalah perbedaan dasar beliau dengan para ulama lain dari massa itu. Sebagaimana diketahui, kyai yang hidup dan berkiprah dalam paruh kedua abad ke-18 Masehi, mengalami dua buah macam penguasa. Mereka adalah Amangkurat IV dari Kartasura dan Pakubuwono II di Surakarta Hadiningrat.

Beliau terlibat dalam perdebatan seru ketika diadili oleh Katib Anom, semacam menteri agamanya, Amangkurat IV. Pemeriksaan pandangan-pandangan beliau oleh Katib Anom, yang notabene cucu Sunan Kudus, direkam dalam sebuah tembang Kraton yang berjudul Serat Cebolek. Nama sebuah desa yang terletak di sebuah selatan desa Kajen di atas. Serat yang menggunakan bahasa sastra Jawa yang tinggi ini, akhirnya dijadikan pokok disertasi doctoral oleh Subardi, pada salah sebuah Universitas terkemuka di Australia. Disertasi itu ditulis dalam bahasa Inggris dan sudah sewajarnya ia diterjemahkan ke dalam bahasa nasional kita. Tetapi pokok permasalahan yang penulis bahas tidak ada dalam disertasi tersebut.

Di samping disertasi itu, ada juga sebuah kidung yang sering dibacakan dalam peringatan kematian (haul) beliau di Kajen. Selama seminggu “orang memperingati” kematian beliau tersebut. Puncaknya adalah pembacaan tembang/kidung tersebut di atas, dengan lebih dari 100 ribu orang hadirin. Namun, strategi yang diuraikan penulis di Ciputat itu, juga tidak muncul dalam “keramaian” di atas. Orang lebih tertarik kepada cerita-cerita tentang “keanehan” Kyai Mutamakkin, dari pada melakukan pembicaraan tentang peranan Kyai tersebut, sebagai seorang alim yang berpengetahuan agama sangat dalam. Dengan kata lain, orang lebih melihat ketokohan beliau, dan bukannya apa yang menjadi peranan beliau dalam kehidupan beragama Islam di kalangan kaum muslim tradisional di pantai utara Jawa Tengah (dan sedikit kawasan Jawa Timur).

Yang penulis maksudkan dengan strategi yang beliau bawakan itu adalah merumuskan arah perkembangan dalam hubungan antara para ulama dan penguasa di Jawa waktu itu. Bupati Rifai dari Batang (kawasan sebelah barat Jawa Tengah) juga menggunakan Serat Cebolek dari Kraton Surakarta itu, sebagai “pendukung utama” atas kekuasaannya. Ini “dilawan” oleh para ulama setempat sekitar satu abad setelah “pemeriksaan” atas diri Kyai Mutamakkin oleh Katib Anom. Hal itu menunjukkan bahwa ada sebuah perkembangan sangat menarik dalam kehidupan kaum Muslim, yang juga ditentukan oleh sikap para ulama setempat, seperti terjadi sekarang ini. Karenanya, dalam makalahnya itu penulis mencoba melihat persoalannya dari sudut strategi perjuangan Islam di negeri ini.

Hal dasar itu adalah hubungan antara para ulama sebagai “pimpinan umat” di satu pihak, dan para penguasa di pihak lain. Di masa hidup Kyai Mutamakkin, para ahli fiqh (hukum Islam) cenderung untuk ‘membela” para penguasa, bahkan dikala melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Populer sekali ungkapan bahwa para raja tradisional Jawa melakukan hubungan seksual dengan istri mereka, dan kemudian tidak melakukan mandi Junub, para bawahan merekalah yang melakukan hal itu. Sikap ini mungkin dilakukan karena adanya ‘ketentuan’ yang disebutkan Al-Qur’an, agar kaum muslimin selalu taat kepada Allah, utusannya dan para penguasa (Uli Al-Amri). Sikap “tutup mata” atas pelanggaran-pelanggaran fiqh oleh para penguasa ini, terjadi dalam skala yang besar dan meliputi masa yang panjang. Sebaliknya, para pemimpin tarekat, para mursyid dan badal-badal mereka, menentang penguasa yang ada, dan menyebut nama mereka secara terbuka di muka umum. Karena itu, kita kenal dari masa itu cerita-cerita tentang ulama yang dibakar hidup-hidup atau di kupas kulit mereka sebagai “hukuman dari para penguasa”. Penentangan langsung para pemimpin tarekat itu yang kemudian dirubah oleh Kyai Ahmad Mutamakkin. Ia tidak pernah menyerang penguasa manapun dengan menyebut nama terang-terangan. Ia mengemukakan sebuah “strategi penentangan alternatif” yaitu dengan menyebutkan bahwa penguasa yang baik selalu melaksanakan hal-hal yang baik pula. Dengan melakukan pendekatan positif seperti itu, ia justru ditentang oleh para ahli fiqh pada waktu itu. Mereka mempersoalkan hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran fiqh yang dilakukan Kyai Ahmad Mutamakkin.

Mereka mempersoalkan ijin yang diberikan Kyai kita itu kepada orang yang melukiskan gambar ular dan gajah secara penuh di dinding masjidnya., yang waktu itu dianggap haram. Demikian pula, ia bersedia menonton wayang kulit dengan lakon “Bima Suci” atau “Dewa Ruci”, yang mengakibatkan ia dituduh mengikuti faham mereka dengan menonton lakon itu. Tentu saja hal itu adalah sesuatu yang menggelikan hati kita dewasa ini, karena memang masalahnya adalah sesuatu yang bersifat akhlaq/moral, dan sangat sedikit menyangkut hukum fiqh. Itulah yang menjadi tema perdebatan antara Kyai Mutamakkin dan Katib Anom yang dianggap mewakili para ahli fiqh.

Hampir-hampir tidak ada pihak yang mempersolakan strategi dasar yang diletakkannya bagi kepentingan umat dalam hubungan mereka dengan para penguasa. Pertanyaan pokoknya sekarang adalah: masih relevankah strategi dasar yang diletakkan kyai kita itu? Atau lebih jelas lagi, haruskah Nahdlatul Ulama (NU) meneruskan strategi dasar Kyai Ahmad Mutamakkin tersebut ataukah harus diganti dengan strategi dasar yang baru?

Dapatkah kita menempuh strategi “demokratisasi bertahap” seperti yang dilakukan oleh para pemimpin NU sekarang? Atau NU justru harus mempelopori proses demokratisasi yang lengkap dari sekarang? Karena itu memang adalah “tuntutan agama”, jawaban atas pertanyaan di atas menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Ini menjadi penting, setidak-tidaknya dalam sikap NU menghadapi rangkaian pemilu tahun 2004; dan dalam hubungan antara NU dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

Mengapakah harus NU yang dihadapkan kepada pertanyaan di atas? Karena memang NU dengan para warganya justru dihadapkan kepada tantangan klasik: setelah “lumpuhnya” gerakan-gerakan lain di negeri kita. Untuk memberikan respon yang positif saat ini, ternyata hanya tinggal para warga NU yang tersebar di berbagai gerakan yang diharapkan dapat menjawab tantangan keadaan yang dihadapi bangsa kita. Karenanya, jawaban pihak NU sangat dinanti-nanti pada saat ini karena merupakan “langkah kunci” bagi upaya merespon sikap menyepelekan dan merendahkan demokrasi. Proses yang mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan?

Kekerasan dan Budaya Islam
Oleh: Abdurrahman Wahid

Pagi hari, pada waktu pencoblosan pemilu legislatif tahun ini penulis kedatangan seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, yang datang mewawancarai penulis dalam rangka mencari/riset negeri kita. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir banyak para teroris berkeliaran untuk “menjajakan” kekerasan dalam berhubungan dengan kalangan lain bangsa kita. Dalam wawancara itu, pertama-tama penulis mengungkapkan dua buah pendekatan yang diambil orang dalam hubungan dengan Islam. Ada yang mengutamakan pendekatan “budaya Islam”, sehingga menjadi tumbuh sebagai jalan hidup yang semakin lama semakin dihayati dan diamalkan orang. Pendekatan budaya ini menerangkan mengapa halal-bihalal, haul, ziarah kubur gerakan Islam dan para ulama memiliki peran yang positif, namun semua itu memerlukan dukungan gerakan Islam yang dewasa.

Sebaliknya pendangkalan agama terjadi, manakala yang dipentingkan adalah instuisi Islam, bukanya budaya agama tersebut. Memang secara institusional gerakan-gerakan Islam tertinggal dalam segala hal, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa cemas di kalangan mereka. Cemas jangan-jangan Islam akan dikalahkan oleh peradaban Barat. Apalagi banyak teori yang disusun dan dikembangkan berdasarkan asumsi institusional tersebut, antara lain teori “perbenturan peradaban” (Clash of Civilization) yang dikemukakan beberapa tahun yang lalu oleh Samuel Huntington seorang mahaguru Harvard University. Menurut konsep itu, peradaban Islam yang demikian berbeda dari peradaban Barat akan berbenturan dengan sendirinya.

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Yomiuri Shimbun yang terbit di Jepang, penulis berhadapan dengan pengagas konsep itu. Penulis katakan dalam presentasi itu, teori itu timbul tanpa mengingat perkembangan sejarah yang sebenarnya, bahwa ada ratusan ribu orang pemuda muslim, mengambil ilmu-ilmu eksakta dan teknologi mutakhir dari barat. Tentu mereka juga paling tidak “menyerap” peradaban dan budaya Barat. Walaupun sudah tentu yang diambil hanyalah sebagai kecil dari peradaban itu sendiri, seperti halnya penulis yang menggunakan “pakaian Barat,” tanpa “di-baratkan” 100%. Tentu saja, ini berarti mereka juga tidak berkonfrontasi dengan kebudayaan barat itu, jadi tidak merasa khawatir terhadap “tantangan Barat.” Sudah tentu ini sesuai dengan kenyataan historis yang terjadi di mana-mana dalam lingkungan dunia Islam.

Karena tidak memiliki pengetahuan akan proses ini, maka mereka yang mendukung pendekatan institusional itu, ada yang merasa sangat khawatir jangan-jangan akan kehilangan akan kebesaran Islam. Karena ketakutan itulah ‘anak-anak’ itu tidak mampu memandang persolaan secara jernih, akibatnya keluar ketakutan Islam akan tertinggal lebih jauh. Nah, sikap ketakutan inilah yang sebenarnya menjadi motif bagi terorisme yang dilakukan itu. Diperkirakan dengan melakukan hal itu, pihak-pihak lain akan “ketakutan” pada Islam sehingga akan menjauh dari kelompok-kelompok muslimin, dan dengan keterpisahan itu kaum muslimin, akan aman dari ‘gangguan’. Sikap seperti itu sebenarnya adalah bukti dari kekerdilan jiwa dan kurangnya pengetahuan akan proses sejarah. Karenanya untuk mencegah berkembang terus pandangan seperti itu, diperlukan ketegasan sikap dan keberanian bertindak terhadap siapa saja yang menyebarkannya dan mempercayai adanya penyebaran itu sendiri.

Sebenarnya, sikap untuk menggunakan kekerasan melalui perkembangan teknologi modern (dengan membuat sendiri bom-bom dan senjata-senjata rakitan), adalah pengakuan akan “kelemahan” Islam sendiri. Karenanya kelemahan-kelemahan pemahaman seperti ini, harus terus menerus ditunjukkan kepada mereka, melalui pemaparan tiada henti dalam karya-karya ilmiah dan media massa. Namun, sikap kita sendiri tidak boleh didasarkan pada rasa benci kepada siapapun, karena kebencian hanyakan melahirkan kebencian-kebencian baru. Kita harus sabar menunjukkan kepada mereka kelemahan-kelemahan dalam pandangan mereka, dan “kelebihan-kelebihan” ajaran Islam menurut mereka, namun tidak berarti kita boleh berbuat seenak perut kita dalam tata pergaulan internasional. Kita harus menghormati orang lain, jika kita ingin dihormati orang pula.

Sikap resiprokal (saling mengimbangi) seperti inilah yang harus dikembangkan di dunia saat ini. Sebuah sikap untuk tidak mau mengalah, alias sikap mau menang sendiri tidak mencerminkan kekuatan kita, melainkan sebaliknya. Hal ini harus selalu ditekankan kepada mereka, yaitu sikap adanya keharusan menghormati orang lain guna memperoleh penghormatan kepada diri kita, membuat kita harus mengambil sikap berikut: kita berkeras menjaga hubungan baik dengan semua pihak tetapi pada saat yang sama menumbuhkan sikap saling hormat antara para warga masyarakat. Karena itulah, penulis menelpon Ustad Abu Bakar Ba’asyir sewaktu berada dalam tahanan/penjara di Cipinang. Demikian juga, penulis saling bertukar “pesan-pesan persaudaraan” dengan Habib Rizieq di penjara.

Inti dari sikap penulis itu, adalah ketundukan kepada aturan-aturan hukum, tetapi disertai penghormatan kepada manusia-manusia yang melanggarnya. Kita harus mampu menegakkan “kebenaran” undang-undang, tetapi pada saat yang sama harus pula memahami sebab-sebab yang sangat besar yang mendorong mereka membuang peraturan-peraturan itu sendiri. Pengertian mendalam akan sebab-sebab yang mendorong mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus juga dicari dan ditengahkan melalui tulisan-tulisan seperti ini. Sebuah sikap sepihak, yang hanya bersifat menghukum tetapi tidak mengerti sebab-sebab sebuah “kejahatan” dilakukan, hanya akan melahirkan rangkaian kejahatan yang tidak berkeputusan. Apalagi jika keputusan yang diambil dengan tidak menimbulkan ‘rasa keadilan’ yang maksimal, seperti dalam kasus Amrozi atau dalam kasus sikap keras dari pemerintah Ariel Sharon di Israel saat ini.

Dalam dunia yang bergerak sangat cepat, tentu tidak ada tempat yang memadai bagi sikap yang dikemukakan penulis itu. Apalagi jika sikap yang diambil terhadap tindakan-tindakan mereka, sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan politik tertentu terhadap mereka. Seperti dalam kasus Amrozi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Mengapakah tidak ada pemeriksaan mendalam atas sebuah bom rakitan lain, yang berkekuatan lebih besar disamping bom rakitan yang dinyatakan dalam pembelaan tertulis/pledoi yang dibuatnya dalam pemeriksaan tersebut? Bahwa orang seperti penulis sampai mengajukan pertanyaan seperti ini, menunjukkan bahwa tuduhan Amrozi itu memerlukan pembuktian yang nyata, dan itu hanya akan diperoleh jika kita berani melakukan pemeriksaan yang tuntas atas tuduhan itu sendiri.

Sikap jujur seperti inilah yang sebenarnya dituntut oleh siapapun untuk ditegakkan di tanah air kita. Ini sama dengan kasus Sekarmadji Kartosuwiryo yang oleh Panglima Besar Soedirman diperintahkan untuk mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat Diparuh kedua tahun-tahun 40-an, karena perjanjian Renville menetapkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) harus ditarik kembali di wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah mengakibatkan vakum kekuasaan di Jawa Barat. Menakuti “Tentara Pasundan” akan mengisi kekosongan itu, Pak Dirman memerintahkan pembentukan DI-TII oleh Sekarmadji Kartosuwiryo. Kesalahannya, terletak pada kenyataan bahwa ia menggunakan gerakan tersebut untuk memberontak di tahun-tahun 50-an. Memang memahami sejarah adalah sesuatu yang sulit, apalagi melaksanakannya dalam kenyataan, bukan?

Faham Kebangsaan NU
Oleh: Abdurrahman Wahid

Pada pertengahan minggu yang lalu, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menyelenggarakan pertemuan pra-Rakernas, yang berlangsung di Gedung Kantor PBNU. Penulis diminta berceramah tentang faham kebangsaan di kalangan warga NU. Dalam sambutan sebelumnya, Prof. Cecep Syarifudin, salah seorang Ketua PBNU periode ini, menceritakan bagaimana KH. M Hasyim As’yari dalam tahun 1943, menyampaikan kepada Laksamana Maeda dari pemerintahan kependudukan Jepang bahwa, mendiang Soekarno adalah pilihan NU untuk melakukan negosiasi tentang kemerdekaan Indonesia dari tangan Jepang. Ini sebenarnya adalah bagian dari perjanjian lisan secara diam-diam antara pemerintah pendudukan Jepang di satu pihak, dengan para pemimpin Indonesia, di pihak lain. Mereka berjanji, jika tentara Sekutu mendarat ke Kepulauan Jepang, tanah-tanah jajahannya akan memperoleh kemerdekaan.

Perjanjian ini dimaksudkan untuk membuat bangsa-bangsa terjajah itu untuk tidak dikuasai oleh pihak Sekutu. Penunjukkan Bung Karno oleh KH. M. Hasyim As’yari itu, merupakan bukti bahwa beliau sebagai otoritas tertinggi di NU tidak memikirkan kepentingan NU lebih dari kepentingan bangsa. Jika masalahnya mengenai NU orang yang mengerjakan haruslah dari lingkungan tersebut, namun jika persoalannya menyangkut kepentingan bangsa, maka orang terbaiklah yang harus diangkut, walaupun tidak berada di lingkungan NU sendiri. Di sini Prof. Syarifuddin, yang juga menantu (Alm.) KH. Anwar Musadad dari Garut itu, menyebutkan bagaimana faham kebangsaan dalam bentuk penunjukkan personalia dimiliki NU, serta dipahaminya. Prof. Syarifudin menyimpulkan dengan demikian, bahwa faham kebangsaan juga dimiliki NU.

Dalam uraiannya, penulis mengemukakan “bukti-bukti lain” bahwa NU memiliki faham kebangsaan yang diinternalisasikan sendiri oleh NU, dalam hal-hal yang bersangkut paut dengan faham kebangsaan itu. Dari sudut diplomasi penulis menceritakan bagaimana mendiang ayahnya KH. A. Wahid Hasyim mencoba “memperkecil” jarak antara para wakil gerakan-gerakan Islam di satu pihak dan para wakil golongan nasionalis” dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945 untuk sama-sama menyetujui gagasan Syariah Islam sebagai pengganti istilah “negara Islam” dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, karena keberatan Mr. Maramis dalam PPKI atas istilah Syariah Islam, beliau menyakinkan para wakil gerakan Islam itu untuk “membuangnya” dari teks UUD 1945 pada hari berikutnya, 18 Agustus 1945.

Contoh di atas ditambahi pula oleh penulis dengan sebuah contoh lain, bahwa PBNU yang berkedudukan di Surabaya mengeluarkan sebuah seruan, yang kemudian di kenal dengan nama Resolusi Jihad, pada tanggal 22 Oktober 1945, sekitar 2 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dinyatakan oleh PBNU dalam resolusi itu, bahwa mempertahankan Republik Indonesia adalah kewajiban berjihad. Dengan demikian sebuah negara sekuler dipertahankan oleh sebuah ajaran agama yang tentunya sangat menarik untuk dikaji. Dari contoh di atas, penulis menyimpulkan bahwa NU mengembangkan faham kebangsaan yang bersumber pada ajaran agama Islam yang mengikuti pandangan-pandangan mazhab fiqh terkenal dengan nama ajaran Islam Tradisional. Faham ini sudah tentu juga sangat dipengaruhi oleh keadaan lokal.

Tetapi, yang sebearnya paling menarik perhatian, adalah apa yang dituliskan dan dikupas oleh Einar Sitompul, dahulu Sekjen Huria Kristen Batak Protestan dan sekarang kepala Badan Litbang PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Dalam tesis untuk mencapai ijazah S2 yang kemudian diterbitkan sebagai buku berjudul “NU dan Pancasila” oleh Badan Penerbit Kristen (BPK) Gunung Mulia di Jakarta. Dalam buku itu, Einar Sitompul bercerita dan mengupas sebuah pertanyaan yang muncul dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935 (tetapi penulis mendapatkan dari sumber lain yang berbentuk lisan hal itu terjadi dalam tahun 1936), hal itu muncul dalam bentuk pertanyaan: “wajibkah bagi kaum muslimin di kawasan Hindia Belanda, demikian kita dikenal waktu itu, mempertahakan kawasan tersebut, yang diperintah oleh kaum non-muslim (yaitu para penjajah Belanda)?”

Jawaban atas pertanyaan tersebut wajib, karena dua alasan pertama, rujukan lama Bughyah Al-Mustarsyidin menyatakan, daerah yang dulunya menjadi bagian dari sebuah kerajaan Islam wajib dipertahankan kerena masih ada kaum muslimin di dalamnya yang menjalankan ajaran-ajaran agama mereka. Alasan kedua, dirumuskan oleh Muktamar itu sendiri, bahwa kaum muslimin tidak memerlukan negara pada waktu itu, untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka. Ini adalah sebuah pernyataan sangat penting, karena dapat disimpulkan bahwa ada pemisahan yang tegas antara negara dan masyarakat/komunitas. Ini berarti, sebuah negara Islam tidaklah wajib di didirikan oleh kaum muslimin, walaupun juga tidak ada larangan untuk melakukan hal itu. Ini berarti, benarlah pendapat seorang sarjana muslimin di masa lampau, yang dijadikan subyek disertasi Prof. DR. Nurcholish Madjid bahwa negara Islam tidak wajib hukum fiqhnya.

Pendapat Ibn Taimiyah itu sangatlah menarik, walaupun bukan masalah wajib tidaknya negara Islam yang dibahas Nurcholish Madjid dalam disertasinya itu karena ia “hanya” membahas terori “Filsafat Alam” (genesis) dari sarjana agung tersebut. Hal itu memang cukup mengherankan, karena Profesor kita itu justru tidak tertarik (out of touch) dengan masalah yang hangat dibicarakan di tanah air, bahkan hingga saat ini. Inilah pertanda bahwa ia adalah seorang ilmuwan tulen yang berani “melawan arus”, hingga kepada masalah-masalah paling mendasar sekalipun dalam keyakinan kaum muslimin. Tetapi itu bukan urusan kita, yang mendorong ditulisnya artikel ini. Yang terpenting, bahwa negara Islam tidak diwajibkan bagi mereka, walaupun juga tidak dilarang.

Secara budaya, pandangan di atas tentang tidak wajibnya negara Islam didirikan, ternyata di kalangan gerakan Islam di negeri ini tidak demikian halnya secara politis. Cukup banyak jumlahnya mereka yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam di Bumi Nusantara. Sedangkan “organisasi Islam” seperti NU dan Muhamadiyah, sebagai entitas non politis, menentangnya. Namun, justru organisasi-organisasi politis yang bukan gerakan warga Islam, justru berbeda pandangan seperti itu. Dengan kata lain, politisasi gerakan Islam bersifat terlalu jauh melakukan formalisasi atas hal-hal yang tidak dipikirkan oleh gerakan-gerakan kultural Islam sendiri. Pelajaran sejarah seperti ini memang sangat menarik untuk diikuti. Orang-orang di luar gerakan Islam, umpamanya tetap saja tidak mengerti kekuasaan riil dari gerakan-gerakan militan Islam, seperti para teroris yang ada di beberapa kawasan tanah air kita.

Pada titik ini penulis berhenti, mempersilahkan para hadirim dan hadirat yang terdiri dari kaum muda itu, untuk menarik kesimpulan sendiri dari ceramah penulis itu. Ini adalah sekelumit dari begitu banyak wilayah yang menarik untuk dipikirkan bagi masa depan bangsa dan negara kita. Diskusi demi diskusi haruslah di dorong ke arah itu; dan itu adalah arah yang tepat utnuk dilakukan saat ini. Kalau faham serba kesenangan materi (hedonisme) sudah begitu merajalela dikalangan generasi muda kita, jawabnya adalah tidak hanya bersikap marah-marah kepada mereka saja, justru mereka justru harus didorong dan diarahkan membicarakan hal-hal yang penting bagi masa depan kita, seperti demokrasi, kedaulatan hukum, faham kebangsaan dan sebagainya. Kedengarannya memang mudah tetapi penulis menyadari hal itu sulit dilakukan, bukan?

Jakarta, 14 Juni 2004

Birokratisasi Gerakan Islam


Oleh: Abdurrahman Wahid
Yang dimaksudkan dengan birokratisasi adalah keadaan yang berciri utama kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Sama saja halnya dengan militerisme jika kepentingan pihak militer merupakan ukuran utama bagi perkembangan sebuah negeri. Jadi bukannya apabila kaum birokrat turut serta dalam kepemimpinan, seperti halnya jika para pemimpin militer ada dalam pemerintahan. Kata kunci dalam kedua hal ini adalah di tangan siapa kekuasaan itu.
Ada seorang pengamat militer dan ahli strategi perang dari Eropa Barat lebih dari seabad yang lalu, Carl von Clausewitz, mengatakan bahwa "perang terlalu penting untuk hanya diputuskan oleh para jenderal saja. Jadi perang adalah sebuah keputusan besar, yang secara teoretik harus diputuskan oleh seluruh rakyat dari sebuah negara". Demikian juga dengan gerakan Islam.
Gerakan Islam di negeri ini sudah ada, secara resmi dan terorganisasi lahir bersama hadirnya Muhammadiyah sejak tahun 1912. Namun sesuatu yang harus dipahami secara mendalam adalah Nahdlatul ’Ulama (NU), yang lahir pada tahun 1926, mempunyai asal-usul yang sama tuanya dengan Muhammadiyah. Yaitu ketika berabad-abad yang lalu, para ulama Islam mulai berbeda pendapat mengenai ziarah kubur dan sebangsanya.
Ulama yang memperkenankan hal itu, di kemudian hari adalah orang yang mendirikan NU. Sedangkan yang melarang kemudian mendirikan Muhammadiyah, sementara mereka yang ingin ’menjembatani’ di antara kedua organisasi tersebut, pada akhirnya mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tahun-tahun tujuh-puluhan. Pembedaan yang demikian sederhana ini, dilakukan untuk mempermudah pengertian kita saja.
Penguasaan Negara
Pada tahun 1984, Presiden Soeharto memutuskan untuk ’berubah haluan’. Kemudian ia melakukan upaya Islamisasi, melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebagai seorang militer dan karena tidak mau disebut berpihak kepada salah satu dari kedua organisasi Islam di atas, maka Soeharto memilih untuk tidak mengutamakan aspek budaya dari gerakan Islam, melainkan lebih menekankan pada aspek kelembagaan/institusionalnya saja.
Hal ini ’sejalan’ dengan sikap Partai Katolik di bawah pimpinan Kasimo yang memberikan tempat khusus kepada gerakan Islam, sejak 1945. Sikap ini diambil sebagai penghargaan atas ’kesediaan’ gerakan Islam untuk menerima Pancasila dan ’meninggalnya’ gagasan negara Islam. Dengan tidak disadari akibatnya, maka sikapnya terhadap posisi kementerian/Departemen Agama lalu menjadi sejarah tersendiri dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu semacam persepsi bahwa departemen itu adalah berbidang banyak (multidimensi) dan merupakan semacam negara dalam negara.
Baru belakangan ada koreksi atas hal ini, dalam bentuk munculnya keinginan memperkecil ruang gerak departemen tersebut. Namun, birokratisasi di lingkungan Departemen Agama seperti sudah tidak dapat dihambat lagi. Segala hal dicoba untuk ’diagamakan’ dan sering tanpa mengingat batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam bentuk pemisahan agama dari negara, yang terutama dalam bentuk bantuan negara kepada gerakan Islam. Muncul sebagai gantinya adalah penguasaan negara atas agama.
Sikap seperti ini tentu saja menguatkan peranan institusional dari gerakan Islam. Segera saja, Departemen Agama mendorong terjadinya institusionalisasi gerakan Islam dengan cepat. Lahirlah MUI dalam tahun 1975 yang segera berkembang dengan pesat, karena didorong oleh anggaran belanja teratur dari Departemen Agama dan oleh manuver-manuver politik Presiden Soeharto waktu itu. Ciri utama MUI sejak berdiri adalah kepengurusannya di sisi oleh para pensiunan Departemen Agama dan nonpegawai negeri yang berposisi lemah. Dalam waktu sebentar saja MUI dibuat lebih mementingkan aspek kelembagaan gerakan Islam daripada pengembangan aspek kulturalnya. Hampir-hampir tidak ada pengecualian atas hal tersebut, termasuk dalam ’kebiasaan seremonialnya’.
Hilangnya Independensi
Di samping itu, keinginan untuk ’menyehatkan’ cara-cara kerja gerakan Islam, membuatnya terlalu jauh mengikuti proses institusionalnya saja. Dengan demikian, hilanglah sedikit demi sedikit tradisi gerakan Islam yang mengutamakan posisi non-pemerintah. Kalau dahulu KH M Hasjim As’yari dan kawan-kawan ’melawan’ pemerintahan kolonial dengan keputusan-keputusan agama murni, karena mereka bukan pegawai negeri, maka kini hilanglah tradisi itu sedikit demi sedikit.
Jika kenyataan bahwa KH A Wahid Hasjim menjadi Menteri Agama dan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden di Republik ini tanpa menjadi pegawai negeri, maka itu adalah nostalgia belaka, dari perkembangan yang umum terjadi di lingkungan gerakan Islam sekarang. Kepengurusan NU pada tingkat provinsi pun, hampir seluruhnya sekarang dipegang oleh pegawai negeri yang hanya berpikir institusional saja.
Dengan demikian berkembanglah ’sikap ketergantungan’ kepada negara, dengan akibat hilangnya sedikit demi sedikit independensi yang dahulunya dimiliki gerakan Islam. Tentu saja orang tidak dapat berharap untuk ’menghilangkan’ aspek kepegawaian negeri itu, dari gerakan Islam di negeri ini. Tetapi toh tidak ada salahnya untuk berharap hilangnya ketergantungan itu.
Dalam pertemuannya dengan bermacam-macam lembaga dan tokoh-tokoh NU di daerah-daerah, penulis selalu dihadapkan kepada serba kurangnya ’fasilitas umat’. Yang umum terdengar adalah pernyataan semacam "pesantren kami melarat karena tidak dibantu oleh Pemda". Keluhan-keluhan semacam ini sungguh memilukan hati, karena itu berarti terkikisnya sebuah tradisi masa lampau, yang membuat Islam berkembang di negeri ini. Yaitu tetap berdiri walaupun berhadapan dengan pemerintahan kolonial yang secara keuangan/finansial sangat kuat posisinya.
Bahkan, tekanan-tekanan pemerintah untuk memenangkan Golkar dalam pemilu di masa lampau, tetap dihadapi dengan tenang oleh umat Islam. Terpaksalah pemerintah (termasuk ABRI), melakukan manipulasi suara dan intimidasi untuk memenangkan pemilihan umum bagi Golkar di masa-masa lampau.
Penulis rindu kepada masa-masa seperti itu, ketika posisi masyarakat sangat kuat dan sanggup menandingi kedudukan birokrasi pemerintahan. Padahal, sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa proses globalisasi juga memasuki kehidupan kita sebagai bangsa. Sebagai reaksi atas globalisasi itu, kemunculan fundamentalisme agama harus diperhitungkan sejajar dengan kemunculan nasionalisme sempit, seperti soal visa sementara orang- orang Papua ke Australia.
Sekarang kita lihat, mengapa kita mengalami krisis multidimensi demikian panjang? Salah satunya adalah gerakan Islam (dan juga gerakan-gerakan lain) sudah terlalu jauh mengalami birokratisasi. Bagaimana mungkin kita tangani korupsi (yang melibatkan kepentingan kaum birokrat) dengan baik, kalau kita tidak berani berpegang kepada kedaulatan hukum? Demikian juga, kalau kita tidak berani menegakkan kewibawaan aparat keamanan dan membiarkan ormas-ormas keagamaan Islam melakukan kekerasan, dengan sendirinya kendali atas keadaan hilang sama sekali.
Herankah kita jika nanti masyarakat mengambil inisiatifnya sendiri, karena jalan-jalan lain telah tertutup? Dalam hal ini, kita lalu tertegun oleh sebuah kenyataan: bukankah masyarakat sendiri yang akan menentukan perlunya sesuatu dalam kehidupan kolektif kita dilestarikan atau justru diubah?
Kompas, 30 Agustus 2006