Nasionalisme dan Politik Islam
Beberapa waktu lalu penulis artikel ini ditanya orang,apakah yang akan terjadi dengan gerakan- gerakan politik Islam di negeri kita. Penulis artikel ini menyebutkan apa yang dinyatakan Soetrisno Bachir dari Partai Amanat Nasional (PAN) tentang hal ini. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil-hasil survei belakangan, organisasi sektarian akan semakin kurang diminati orang dalam pemilu yang akan datang. Karena itu, PAN sudah menentukan akan mengambil dasar-dasar nonsektarian dalam kiprahnya. Ini adalah kenyataan lapangan yang tidak dapat dibantah. Hal tersebut memperkuat kesimpulan penulis artikel ini bahwa memang mayoritas para pemilih dalam pemilu di negeri kita tidak mau bersikap sektarian.
Penulis artikel ini sendiri sudah tidak mengakui klaim bahwa mayoritas penduduk berpikir sektarian. Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sendiri menunjukkan hal itu. Bagaimana penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Karena penulis setia melihat kenyataan, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak lagi menawarkan diri kepada publik sebagai organisasi sektarian. Walaupun sejak semula ia menggunakan bahasa Arab, NU senantiasa merujuk kepada hal-hal nonsektarian.Contohnya pada 1918 ia menamakan diri Nahdlatu al-Tujjar (kebangkitan kaum pedagang), sama sekali tidak digunakan kata Islam.
Begitu juga pada 1922, ketika para ulama itu mendirikan sebuah kelompok diskusi di Surabaya dengan nama Tasywir al- Afkar (konseptualisasi pemikiran). Tahun 1924, didirikanlah madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air).Pada 1957, NU mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Medan yang menghasilkan rumusan tentang presiden Republik Indonesia. Dalam rumusan tersebut, pemegang jabatan dipandang sebagai waliyyul amri dharuri bi al-syaukah (pemegang pemerintahan darurat dengan wewenang efektif).
Presiden dikatakan waliyyul amri karena ia memang memegang pemerintahan, yakni di zaman Presiden Soekarno (dan sampai sekarang pun masih demikian). Dikatakan Dharuri (untuk sementara) karena secara teoretis kedudukannya tidak memenuhi persyaratan sebagai imam/pemimpin umat Islam.Bi al-Syaukah karena memang pemerintahannya bersifat efektif.
Dengan demikian, tiap-tiap kali akan diadakan pemilihan presiden, para ulama harus menetapkan apakah sang calon memenuhi ukuranukuran bagi imam sesuai hukum agama Islam.Pada 1978, Rais Am Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH M Bisri Syansuri mengirimkan delegasi ke rumah mendiang Soeharto di Jalan Cendana dengan tugas menanyakan tujuh buah hal. Jika Pak Harto menjawab dengan empat buah hal saja yang benar,ia sudah layak dicalonkan PPP sebagai presiden.Tetapi KH M Masykur, HM Mintareja,dan KH Rusli Chalil (Perti) ternyata tidak menanyakan hal itu,melainkan bertanya bersedia atau tidak Pak Harto menjadi calon presiden dari PPP?
Sementara Harsono Tjokroaminoto tidak turut delegasi tersebut karena sudah melarikan diri dari tempat rapat, rumah KH Syaifuddin Zuhri di Jalan Dharmawangsa. Ketika penulis tanyakan kepada beliau bagaimana KH M Bisri Syansuri sebagai Rais Am PPP memandang hal ini, dijawab: beliau adalah salah seorang ulama yang sudah menetapkan policy berdasarkan aturan fikih.Dipakai atau tidak adalah tanggung jawab para politisi. Mereka akan ditanya Allah SWT di akhirat nanti.
Di sini tampaklah ketentuan yang dipegangi beliau bahwa ada beda antara orang yang menggunakan fikih dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan akal belaka. Hal inilah yang membuat PPP menjadi partai yang sesuaibagi NUdimasaitu.Namun, sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena PPP sudah digantikan oleh PKB.Kalau hal ini tidak disadari orang, akan terciptalah klaim yang tidak berdasarkan fakta nyata.
Akan tetapi perjuangan menegakkan demokrasi, termasuk memberlakukan ketentuan-ketentuan fikih dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan PKB, juga bukan tugas yang ringan. Dewasa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tengah mengadakan penertiban di segala bidang untuk menghadapi pemilihan umum dua tahun lagi. Dalam penertiban tersebut ada empat puluh kepengurusan PKB di tingkat provinsi dan kabupaten dibekukan dengan menunjuk caretaker (kepengurusan sementara).
Setelah itu akan dilakukan musyawarah-musyawarah dewan pengurus wilayah (DPW) pada tingkat provinsi dan dewan pengurus cabang (DPC) pada tingkat kabupaten/kota. Sikap ini diambil untuk menghasilkan sebuah proses yang bersih,serta menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di negeri kita.Kalau ini tercapai, berarti PKB akan merintis jalan baru bagi bangsa dan negara. Sudah tentu kerangka yang dibuat itu tidak akan mencapai hasil apa-apa jika tidak disertai orientasi dan arah pembangunan bangsa dan negara yang benar.
Selama ini, pembangunan nasional kita hanya bersifat elitis, yaitu mementingkan golongan kaya dan pimpinan masyarakat saja. Sejak 17 Agustus 1945, pembangunan nasional kita sudah berwatak elitis. Apalagi sekarang, ketika kita dipimpin orang yang takut pada perubahan-perubahan. Tentu sudah waktunya kita sekarang mementingkan kebutuhan rakyat dalam orientasi pembangunan nasional kita. Kebutuhan dasar kita sebagai bangsa dan negara menghendaki kita mampu memanfaatkan segenap kekayaan alam sendiri beserta keterampilan berteknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Untuk ini kita harus sanggup membagi dua pembangunan kita; di satu pihak perdagangan bebas (termasuk globalisasi) yang berdasarkan persaingan terbuka. Di pihak lain kita memerlukan usaha publik untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Tugas yang sangat berat,bukan?(*)
KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Suro DPP PKB
Sumber: Seputar Indonesia, Senin, 18 Februari 2008
Pemikiran Gusdur: Nasionalisme dan Politik Islam
Powered by Blogger.
Blog Archive
-
▼
2010
(215)
-
▼
February
(68)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Meningkatka...
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Memahami ay...
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
- Standar Kompetensi Bahan Kajian Akidah Akhlaq
- Ruang Lingkup Pendidikan Aqidah Akhlaq
- Karakteristik Mata Pelajaran Aqidah dan Akhlaq
- Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlaq
- Pengertian Akidah Akhlaq
- Pendidikan Akidah Akhlaq di Madrasat Tsanawiyah (MTs)
- MAKALAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
- Surga dan Agama
- Pemikiran Gusdur: Sebuah Keputusan Dan Akibatnya
- Perbedaan dan Persamaan Budaya Kita
- Negara Hukum Ataukah Kekuasaan
- Lain Jaman, Lain Pendekatan
- Kyai Mutamakkin dan Perubahan Strategi NU Tahun la...
- Kekuasaan dan Hukum
- Pemikiran Gusdur: Kekerasan dan Budaya Islam
- Pemikiran Gusdur: Identitas Diri Di Masa Transisi
- Pemikiran Gusdur: Faham Kebangsaan NU
- Pemikiran Gusdur: Demokratisasi Hidup Bangsa
- Pemikiran Gusdur: Birokratisasi Gerakan Islam
- Pemikiran Gusdur: Bangsa Kita dan Pembiaran Kekerasan
- Pemikiran Gusdur: Argumentasi Rasional dan Irasional
- Pemikiran Gusdur: Antara NKRI dan Federalisme
- Pemikiran Gusdur: Ulil Dengan Liberalismenya (2)
- Pemikiran Gusdur: Semangat Kebangsaan Dan Pluralitas
- Pemikiran Gusdur: Politik Lawan Budaya dalam Islam
- Pemikiran Gusdur: NU, Nasionalisme, dan Politik
- Pemikiran Gusdur: Nasionalisme dan Politik Islam
- Pemikiran Gusdur: Lagi-lagi Pelanggaran Konstitusi
- Pemikiran Gusdur: Kepergian Setelah Mengabdi
- Pemikiran Gusdur: Kekuasaan dan Ekonomi Politik In...
- Pemikiran Gusdur: ‘Kebenaran’ dan Penolakan Atasnya
- Pemikiran Gusdur: Hakikat Kiai Kampung
- Pemikiran Gusdur: Faham Kebangsaan NU
- Pemikiran Gusdur: Cinta Konseptual dan Cinta Kongkret
- Pemikiran Gusdur: Benarkah Arafat Pemimpin Gerakan...
- Pemikiran Gusdur: Arti seorang Raja Tradisional
- Pemikiran Gusdur: Arab-Israel Perlu Bernegosiasi K...
- Pemikiran Gusdur: Akan Pecahkah NU?
- Tentang Pemikiran Marx Muda dan Marx Tua
- Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah
- Kompetensi Profesional
- Kriteria Profesional
- Syarat Guru Profesional
- Guru Profesional
- Pengertian Profesionalisme Guru
- Sifat-Sifat Kepemimpinan
- Tipe-Tipe Pemimpin
- Fungsi-Fungsi Kepemimpinan
- Mengenai Pengertian Kepemimpinan
- Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pro...
- Makalah Masa'ilul Fiqhiyah-Transplantasi Jantung
- Makalah Ilmu Al-Qur'an
- DARI REFLEKSI KE REVOLUSI: Tentang Pemikiran Marx ...
- 1 dari berbagai cara jitu tangkap koruptor
- Soal Praktek Jenazah
- WRITE TO change the world
- Sex and Marriage in Islam
- Sajdah verses in the Qur'an
- PAPER AS A SOURCE OF LEARNING ENVIRONMENT
- Reading Method
- Achievement Motivation
- PAPER SCIENCE TEACHER EDUCATION EFFORTS ON IMPROVI...
- PAPER MANAGEMENT CLASS
- PAPER AS A SOURCE OF LEARNING ENVIRONMENT
- Grundrisse: sebuah pengantar singkat
-
▼
February
(68)
0 komentar:
Post a Comment